UNS — Bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan diskusi mengenai Kartu Prakerja. Acara tersebut dilaksanakan secara daring yakni melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube FEB UNS dan Perekonomian RI pada Jumat (18/6/2021). Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai Program Prakerja.

Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang digagas oleh Jokowi pada tahun 2019 guna mendorong kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja di Indonesia. Gagasan tersebut direalisasikan melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 dan diturunkan dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 25 tahun 2020.

Sebagai akademisi, Rektor UNS yaitu Prof. Jamal Wiwoho mengatakan bahwa Program Prakerja merupakan solusi bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi hingga tahun 2030. Terutama fakta mengenai rendahnya produktivitas kerja dan tingginya angkatan kerja Indonesia belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Namun, dinamika global akibat pandemi Covid-19 telah mempengaruhi rencawa awal program tersebut. Hal serupa disampaikan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Ahmad Yunus.

“Sejak pandemi Covid-19, Program Prakerja harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu berbagai inovasi dan kerja cerdas dilakukan oleh manjemen pelaksana Program Prakerja untuk merealisasikan program ini,” tutur Prof. Yunus.

Prof. Jamal juga menyarankan supaya Program Prakerja dapat meningkatkan keterampilan angkatan kerja Indonesia khususnya di era disrupsi di tengah pandemi, misalnya dalam meningkatkan keterampilan digital.

“Oleh sebab itu, sangat penting jika kiranya implementasi dari Program Kartu Prakerja yang sudah bergulir segera dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini,” saran Prof. Jamal.

Penyesuaian tersebut akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pemulihan perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengapresiasi diskusi yang dilaksanakan oleh UNS. Menurutnya, diskusi tersebut sangat penting untuk memperoleh masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja di Good Governance Prakerja.

“Saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat. Apabila tercabut dari konteksnya saya yakin kebijakan dan program tersebut menjadi kurang bermakna,” tegas Airlangga.

Sehari setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan pada 11 April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja mulai membuka pendaftaran dengan kuota 200.000 orang dalam bentuk semibansos. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penerima Kartu Prakerja yang juga terdampak Covid-19, yakni mencapai 8,3 juta jiwa.

“Sampai saat ini 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Seluruh kabupaten/ kota ada pesertanya. Dan semua 514 kabupaten/ kota ada perwakilan yang ikut Kartu Prakerja,” ujar Airlangga.

Penerima Kartu Prakerja di antaranya yaitu difabel, purna pekerja migran Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan hingga wirausaha.

Menko Bidang Perekonomian RI tersebut juga menuturkan bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa membantu masyarakat dalam skala yang lebih luas, cepat, dan akurat. Selain itu, jalan digital end-to-end ditempuh untuk meminimalkan resiko kesehatan bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Jalan digital end-to-end juga ditempuh demi Indonesia yang satu dan modern. Anak-anak muda se-Nusantara kini bisa belajar apapun, coding, audio mixing, backing, marketing, bahasa asing, hingga copywriting,” imbuhnya.

Program Prakerja merupakan pembuka sehingga beragam pelatihan dapat disediakan dalam waktu yang singkat akibat terjalinnya kolaborasi dengan pihak swasta. Hingga kini terdapat 179 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.591 jenis pelatihan. Ribuan pelatihan tersebut disalurkan melalui 7 platform digital sehingga mudah dibandingkan, baik dari silabus, pengajar, harga, maupun rating.

Menko Bidang Perekonomian RI beserta jajarannya juga terus melalukan evalusi untuk melihat tujuan akhir dari Program Kartu Prakerja. Survei angkatan kerja nasional melalui BPS pada Februari 2021 menunjukkan bahwa 90,97% penerima prakerja mengatakan bahwa keterampilan kerja mereka telah meningkat setelah mengikuti pelatihan. Survei yang sama juga dilakukan oleh TNP2K, Cyrus Network, dan PMO. Bahkan Airlangga juga menuturkan bahwa manajemen pelaksanaan sedang menjalin kerja sama dengan empat lembaga penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja.

“Saya menitipkan pesan kepada mahasiswa dan masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga Program Kartu Prakerja karena meski tampak hebat prakerja ini masih bayi. Dan layaknya sebuah inovasi, prakerja tentunya punya banyak tantangan dan ruang untuk dapat tumbuh. Dalam ikhtiar inilah saya mengajak seluruh sivitas akademika UNS untuk mengambil peran dalam program tersebut,” pungkas Airlangga. Humas UNS

Reporter: Alinda Hardiantoro
Editor: Dwi Hastuti