Indonesia sebagai negara rechstaat yang berdasarkan hukum justru masih mengalami banyak permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Demonstrasi, penegakan hukum yang tidak adil, dan permasalahan hak asasi manusia merupakan beberapa di antaranya. Dalam rangka menyediakan wadah diskusi bagi para akademika dan peneliti, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) Surakarta menghadirkan International Conference and Call for Papers (ICCP) 2016 dengan mengusung tema “The Administration of Justice” pada tanggal 19 hingga 20 November 2016 di Alana Hotel, Surakarta. Konferensi internasional ini merupakan konferensi kedua setelah sebelumnya digelar di tahun 2014. Konferensi ini diikuti oleh partisipan dari berbagai kalangan, meliputi mahasiswa doktoral, dosen, ahli hukum, dan akademisi dari beberapa universitas di Indonesia. Tema yang diusung pada tahun ini menyoal tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia dijalankan dan ditegakkan.
Ketua Panitia ICCP 2016 Hari Purwadi mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mengalami banyak permasalahan dengan penegakan hukum, baik hukum privat, publik, maupun hukum adat. Fenomena yang terjadi di masyarakat seperti aksi demonstrasi dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan contoh bagaimana tidak maksimalnya penegakan hukum di Indonesia. “Konferensi ini sebagai wadah diskusi, bagaimana menemukan pemecahan masalah-masalah hukum di Indonesia, sekaligus menegakkan hukum dengan baik, dalam artian hukum yang adil,” paparnya.
ICCP 2016 menghadirkan lima pembicara utama yakni Ida Madieha Abul Ghani Azmi (Faculty of Law, International Islamic University Malaysia), Albertjan Tollenar (Department of Administrative Law and Public Administration, The University of Groningen), Pan Mohamad Faiz (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), Martono (Faculty of Law, University of Tarumanegara), dan Supanto (UNS). Kelima pembicara tersebut membahas materi dengan fokus yang berbeda-beda di antaranya hukum udara, hukum kekayaan intelektual, hukum administrasi negara dan tata negara, hukum pidana, hak cipta, dan penegakan hukum di Indonesia.
Lebih lanjut, Hari Purwadi mengungkapkan bahwa konferensi ini merupakan starting point untuk mendorong para dosen mahasiswa untuk lebih produktif, tidak hanya meneliti tetepi juga berbicara di forum internasional dan mempublikasikan jurnal internasional. Hasil diskusi dalam forum, nantinya akan dipublikasikan ke dalam jurnal internasional, web universitas, dan e-book sehingga dapat diakses oleh semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. “Target ke depan, secara akademik, hasil diskusi harus terindeks Scopus karena saat ini masih berbentuk proceeding sehingga hanya terindeks ISBN. Karena konferensi ini berkaitan dengan publikasi internasional, acara ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung UNS menuju World Class University,” tutup Hari. [] (anggiayu.red.uns.ac.id)
