UNS — Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah menggodok agenda Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 mendatang.
Berbeda dengan edisi Pemilu di tahun-tahun sebelumnya, kali ini KPU merencanakan pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota digelar pada tahun yang sama.
Rencananya pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD akan dihelat pada awal/ pertengahan tahun 2024. Sedangkan, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota digelar pada akhir tahun 2024.
Hal itu tentu menjadi tantangan besar bagi KPU selaku penyelenggara Pemilu. Sebabnya, KPU akan dihadapkan pada tantangan soal teknis Pemilu, anggaran yang dikhawatirkan membengkak, hingga tingkat partisipasi pemilih.
Menanggapi rencana KPU tersebut, pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Dr. Agus Riewanto menyebut Pemilu serentak adalah pilihan yang baik.
Ia mengatakan, jika dilihat dari perspektif Pemilu, biaya yang dikeluarkan untuk menggelar Pemilu serentak bisa murah dan tingkat kebosanan pemilih menjadi rendah.
“Jika dalam perspektif kongruen sistem pemerintahan itu jauh lebih stabil. Karena dengan Pemilu serentak memungkinkan pemerintah terbentuk secara bersamaan antara Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPRD kemudian pemilihan kepala daerah dalam satu tahun,” ujar Dr. Agus Riewanto dalam Tribunnews.com Overview “Sudah Pemilu Lagi”, Jumat (8/10/2021).
Walau demikian, ia meminta agar kejadian meninggalnya ratusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada Pemilu tahun 2019 yang lalu tidak terulang kembali di tahun 2024 mendatang.
Dr. Agus Riewanto menyarankan, KPU sebaiknya menyiapkan skema dan teknis Pemilu yang lebih sederhana. Dalam hal ini, Dr. Agus Riewanto meminta agar ukuran surat suara diperkecil dan formulir penghitungan suara oleh Panwaslu disederhanakan.
“Kemudian untuk metode penghitungan suara juga bisa dilakukan dengan e-counting agar tidak menyulitkan dan tidak terjadi kelelahan,” tambahnya.
Pemilu Serentak Jangan Ditunda
Walau biaya Pemilu serentak dinilai akan lebih murah, namun Dr. Agus Riewanto mengingatkan, jika pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD bersama pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati digelar bersamaan, tidak menutup kemungkian anggaran justru dapat bertambah.
Sebabnya, selain KPU harus menyiapkan skema, teknis, dan koordinasi antara pusat dengan daerah, KPU juga harus menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan Covid-19 di TPS.
Meski demikian, Dr. Agus Riewanto meminta agar Pemilu serentak tahun 2024 tidak ditunda. Ia ingin kesuksesan KPU yang berhasil menggelar Pilkada serentak di bulan Desember 2020 lalu dapat diulang kembali pada pemilu 2024 mendatang.
Secara khusus ia mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada serentak yang digelar tahun kemarin. Sebabnya, tidak ada klaster penularan Covid-19 dan jumlah orang yang terpapar SARS-CoV-2 sangatlah rendah.
“Kita pernah punya pengalaman yang cantik 2020 pada masa Covid-19 sangat tinggi, bisa melaksanakan Pilkada serentak dengan baik, yang luar biasa, dan tidak banyak korban,” imbuhnya.
Dr. Agus Riewanto berharap apabila Pemilu serentak jadi dihelat pada tahun 2024, KPU harus bersinergi dengan masyarakat. Ia juga ingin masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih berlaku serius.
Ia mengatakan, Pemilu bukanlah ‘pesta’ demokrasi, melainkan sebuah kewajiban kenegaraan yang diemban oleh masyarakat untuk menyukseskan estafet kepemimpinan.
“Baik rakyat maupun para peserta Pemilu sama-sama bertugas dalam konteks kenegaraan, bukan untuk main-main. Saya berharap pemilu 2024 berjalan baik dengan inovasi yang lebih kreatif sepanjang tidak bertentangan dengan UU,” pungkasnya. Humas UNS
Reporter: Yefta Christopherus AS
Editor: Dwi Hastuti
